Pengembangan Keilmuan Manajemen Rumah Sehat

Analisis Strategi Pemasaran Berdasarkan Konsep New Wave Marketing Di RS Zahirah Tahun 2010

2010-07-21T21:03:00.000-07:00

ABSTRAK

Percepatan arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih mengubah perilaku masyarakat akan pencarian pelayanan kesehatan. Guna mengantisipasi perubahan tersebut, dunia pemasaran menyesuaikan dengan keadaan yang semakin dinamis. Era New Wave Marketing yang terjadi menjadikan hubungan pemasar dengan pelanggan lebih horizontal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik yang dilakukan di RS Zahirah tahun 2010. Dari hasil penelitian, RS Zahirah cukup berhasil dalam penggunaan komunitas tapi masih memfokuskan pada peningkatan kerjasama untuk menjadikan marketer RS Zahirah dibandingkan fokus pada pelanggan. Saran yang dapat diberikan adalah membentuk komunitas yang dapat merangkul pelanggan RS Zahirah, sehingga mereka menjadi lebih loyal. Dalam mendukung penerapan New Wave Marketing di RS Zahirah perlu pembenahan terhadap internal rumah sakit (meningkatkan kualitas pelayanan), sehingga RS Zahirah memiliki kredibilitas terhadap komunitas.

Kata Kunci:
Pemasaran, Strategi Pemasaran, New Wave Marketing

Indikator Kinerja Rumah Sakit (Penilaian Output)

2010-03-16T20:51:00.000-07:00

1.Pelayanan Rawat Jalan (per poli)
a.Rata – rata kunjungan/hari = jumlah kunjungan / jumlah hari buka klinik
b.Rata – rata kunjungan baru/hari = jumlah kunjungan baru / jumlah hari buka klinik
c.Ratio kunjungan baru dengan total kunjungan = jumlah kunjungan baru / jumlah kunjungan
d.Prosentase pelayanan spesialistik = jumlah kunjungan spesialistik / jumlah kunjungan
e.Ratio jumlah kunjungan dengan tenaga perawat rawat jalan = (jumlah kunjungan / jumlah hari) / tenaga perawat
f.Ratio pasien rawat jalan dengan penduduk = jumlah pasien rawat jalan / jumlah penduduk wilayah

2.Pelayanan Rawat Inap (Kelas VIP, I, II, III, III anak)
a.BOR (Bed Occupancy Rate) = {Hari Perawatan / [TT (tempat tidur) x jumlah hari]} x 100% ; adalah prosentase pemanfaatan/pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu.
nilai ideal : 60 – 85%
b.BTO (Bed Turn Over) = Pasien keluar (dalam setahun) / TT (tempat tidur) ; adalah frekuensi pemakaian tempat tidur. Idealnya dalam setahun, 1 TT rata – rata dipakai 40 – 50 kali
c.LOS (Length of Stay) = HP (hari perawatan) Discharges / Jumlah pasien keluar hidup dan mati ; adalah lamanya seorang pasien dirawat. Nilai ideal : 6 – 9 hari
d.TOI (Turn Over Interval) = (HP Max – HP rill) / jumlah pasien keluar hidup dan mati ; adalah rata – rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya TT kosong hanya dalam waktu 1 – 3 hari.
e.NDR (Nett Death Rate) = Meninggal > 48 jam perawatan / penderita keluar hidup dan mati ; memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 pasien keluar.
f.GDR (Gross Death Rate) = Jumlah meninggal / penderita keluar hidup dan mati ; adalah angka kematian pasien dibandingkan seluruh pasien keluar (hidup dan mati). Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 pasien keluar.
g.Prosentase kematian < 48 jam = jumlah meninggal < 48 jam / jumlah meninggal
h.IN (Infeksi Nosokomial) = pasien terkena IN / pasien keluar
i.Ratio HP dengan tenaga perawat rawat inap = hari perawatan / tenaga perawat
j.Ratio pasien rawat inap dengan penduduk sekitas RS = jumlah pasien rawat inap / jumlah penduduk sekitar RS

3.Pelayanan Gawat Darurat
a.Jumlah rata – rata pasien gawat darurat per hari = jumlah emergency OP / jumlah hari
b.Angka kematian pasien gawat darurat = pasien gawat darurat mati / jumlah pasien gawat darurat
c.Ratio pasien gawat darurat dengan tenaga perawat yang melayani = (pasien gawat darurat / hari) / tenaga perawat yang melayani

4.Pelayanan Intensif (ICU/ICCU)
a.Rata – rata pasien intensif/hari = jumlah pasien intensif / jumlah hari
b.Angka kematian pasien rawat intensif = pasien rawat intensif yang meninggal / jumlah pasien rawat intensif
c.Ratio pasien intensif dengan tenaga perawat yang melayani = jumlah pasien intensif / tenaga perawat
d.Ratio pasien intensif yang dirujuk terhadap pasien rawat intensif = jumlah pasien intensif dirujuk / jumlah pasien rawat intensif

5.Pelayanan Rujukan
a.Prosentase pasien rujukan rawat jalan = jumlah pasien rujukan RJ / jumlah pasien rawat jalan
b.Prosentase pasien rawat jalan yang dirujuk = pasien rawat jalan dirujuk / jumlah pasien rawat jalan
c.Prosentase pasien rujukan rawat inap = jumlah pasien rujukan RI / jumlah pasien rawat inap
d.Prosentase pasien rawat inap yang dirujuk = pasien rawat inap dirujuk / jumlah pasien rawat inap
e.Ratio pasien askes dengan jumlah pasien = jumlah pasien askes / jumlah pasien

6.Pelayanan Bedah/Kamar Bedah
a.Rata – rata operasi/hari = jumlah operasi / jumlah hari
b.Prosentase operasi darurat = (jumlah operasi darurat / jumlah operasi) x 100%
c.Post operatif death rate = jumlah mati (<10 hari) / jumlah operasi
d.Post operatif infection rate = jumlah infeksi pasca bedah / jumlah operasi
e.Post operatif length of stay (hari dirawat setelah operasi) = LD post operatif / jumlah pasien operasi keluar
f.Anestesi death rate = mati karena anestesi / jumlah yang di anastesi
g.Normal tissue removal rate = jumlah normal tissue / jumlah jaringan yang diperiksa
h.Pre operatif length of stay (hari dirawat sebelum operasi) = LD pre operatif / pasien operasi keluar
i.Ratio HP bedah terhadap tenaga perawat = hari perawatan bedah / tenaga perawat di unit bedah

7.Pelayanan Persalinan
a.Rata – rata persalinan/hari = jumlah persalinan / jumlah hari
b.Maternal death rate = jumlah pasien maternal yang mati / jumlah kelahiran hidup
c.Infant mortality rate = jumlah kematian bayi / jumlah kelahiran hidup
d.Perinatal death rate = bayi sampai umur 7 hari mati / jumlah kelahiran
e.CSR = jumlah section Caesar / jumlah ibu melahirkan
f.Ratio persalinan dengan tenaga bidan yang melayani = jumlah persalinan / jumlah tenaga bidan

8.Pelayanan Penunjang Medik
a.Radiologi
i.Rata – rata pemeriksaan/hari = jumlah pemeriksaan / jumlah hari
ii.Prosentase pemeriksaan thorax = (jumlah pemeriksaan thorax / jumlah pemeriksaan) x 100%
iii.Prosentase pemeriksaan yang tidak ditemui adanya kelainan (diluar rujukan) = (hasil pemeriksaan tanpa kelainan / jumlah pemeriksaan) x 100%
iv.Prosentase pemeriksaan dari luar RS = (jumlah pemeriksaan dari luar / jumlah pemeriksaan) x 100%
v.Ratio pemakaian bahan dengan pemeriksaan = jumlah bahan yang dipakai / jumlah pemeriksaan
b.Laboratorium
i.Rata – rata jumlah pemeriksaan/hari = jumlah pemeriksaan / jumlah hari
ii.Prosentase pemeriksaan rutin = (jumlah pemeriksaan rutin / jumlah pemeriksaan) x 100%
iii.Prosentase pemeriksaan yang tidak ditemui adanya kelainan (diluar rujukan langsung) = (jumlah hasil pemeriksaan tanpa kelainan / jumlah pemeriksaan) x 100%
iv.Prosentase pemeriksaan dari luar RS = (jumlah pemeriksaan dari luar / jumlah pemeriksaan) x 100%
v.Pemakaian bahan pemeriksaan = jumlah bahan yang dipakai / jumlah pemeriksaan per jenis
c.Farmasi
i.Prosentase R/ yang dilayani rumah sakit terhadap R/RS = (R/ yang dilayani / R/RS) x 100%
ii.Prosentase item obat yang tersedia terhadap item obat dalam formularium = (item obat tersedia / item obat formula) x 100%

9.Pelayanan Penunjang Non Medik
a.Ambulance Services
i.Banyaknya pelayanan ambulance = jumlah pelayanan ambulance
ii.Index cost = jumlah biaya / jumlah pelayanan
b.Laundry
i.Ratio banyaknya cucian dengan pasien rawat inap = (banyaknya cucian / jumlah hari) / jumlah pasien rawat inap
ii.Index cost = jumlah biaya / jumlah yang dicuci
c.Gizi
i.Prosentase penyediaan makanan khusus = porsi makanan khusus / porsi semua makanan

Sumber : Dari Berbagai Sumber

REVIEW UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT

2009-12-08T22:02:00.000-08:00

Oleh, Abdul Aziz

Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, besarnya pengaruh globalisasi, serta tuntutan masyarakat akan transparansi dari pelayanan kesehatan yang bermutu mengakibatkan semakin kompleknya pengelolaan rumah sakit. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan mengenai pengelolaan institusi rumah sakit. Hal ini ditujukan agar dapat melindungi pasien, masyarakat, pemberi pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu layanan, dan memberikan kepastian hukum. Hasilnya pada tanggal 28 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan beberapa undang-undang, termaksud didalamnya adalah undang-undang tentang rumah sakit. Akan tetapi, undang-undang tersebut masih menuai pro-kontra di masyarakat. Adapun poin-poin yang menjadi kritikan atas undang-undang rumah sakit yang telah disahkan, seperti:

Pertama pasal 34 ayat (1), “kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan”,

Pasal ini menimbulkan stigma di masyarakat yang secara redaksional menunjukkan egoisme dari suatu profesi “apakah mesti seorang tenaga medis seperti dokter atau dokter spesialis memimpin sebuah rumah sakit? dan apakah profesi lain tidak mampu memimpin sebuah rumah sakit?”. Padahal yang paling penting sebagai seorang pemimpin rumah sakit adalah kompetensi secara administrasi manajemen perumahsakitan bukan kompetensi medisnya. Terbukti bahwa sangat jarang kompetensi medis yang dimiliki diterapkan dalam memimpin sebuah rumah sakit, bahkan dalam berbagai kasus pasien harus menunggu lama untuk dapat dilayani akibat dokter yang sedang mengikuti rapat direksi. Secara hakekat, sebuah institusi rumah sakit tidak hanya bergerak di bidang pelayanan medis, tetapi dapat bersifat non-medis. Bahkan, tren yang berkembang dimasyarakat sekarang adalah ketika memasuki rumah sakit terdapat nilai-nilai yang penuh hospitality layaknya hotel (penampilan fisik maupun pegawai rumah sakit), tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kesehatannya. Oleh sebab itu, hasil sidang paripurna DPR RI tetap mensahkan undang-undang tentang rumah sakit dengan minderheit nota (nota keberatan) terhadap pasal ini. Diharapkan adanya perubahan yang lebih baik di Mahkamah Konstitusi saat mengajukan Judicial Review terhadap undang-undang tersebut.

Kedua pasal 32 mengenai “Hak Pasien”, perlindungan terhadap pasien, masih segar dalam ingatan kita dengan kasus Ibu Prita yang dipenjara dan harus mengganti rugi kepada rumah sakit sampai ratusan juta rupiah akibat mengirimkan email mengenai keluh kesahnya atas pelayanan yang diberikannya selama perawatan di Rumah Sakit OMNI Internasional. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi lagi kasus seperti Ibu Prita; undang-undang ini salah satunya mengatur hak pasien dalam menyampaikan keluh kesahnya terhadap pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kepada siapa saja, melalui media cetak ataupun elektronik. Hal ini mengindikasikan harus siapnya pihak manajemen rumah sakit membuat suatu sistem marketing atau public relations (terkait customer service) berjalan dengan lebih baik secara profesional sebelum pasien mengutarakan keluh kesahnya ke publik. Sebagai bentuk antisipasi adalah tag lines marketing “kalau anda tidak puas beri tahu kami, kalau anda puas beri tahu rekan-rekan anda” seharusnya berjalan dengan baik, sehingga tidak ada pasien yang mengutarakan keluh kesahnya ke media cetak atau elektronik.

Ketiga mengenai ketentuan fasilitas dan kelas perawatan di semua rumah sakit negeri yang meleburkan perbedaan kelas perawatan menjadi 100% kelas tiga. Hal ini juga menuai pro-kontra di masyarakat. Adapun maksud dari peleburan kelas perawatan menjadi 100% kelas tiga adalah agar rumah sakit milik pemerintah tersebut dapat fokus melayani pasien yang kurang mampu/menengah kebawah, sehingga rumah sakit pemerintah tersebut benar-benar mengemban fungsi sosial tanpa berkeinginan untuk mencari keuntungan. Sedangkan beberapa pihak, seperti Kuntjoro selaku Direktur RSUD Kota Salatiga memaparkan, keberadaan klasifikasi kelas pelayanan merupakan kebutuhan pasar yang selama ini berperan membantu pemeritah. Penghapusan kelas-kelas non kelas III menurutnya justru akan semakin membebani APBN. Ketentuan fasilitas dan kelas perawatan di semua rumah sakit negeri yang harus 100% kelas tiga tidak realistis karena akan memersulit pendanaan dan operasional rumah sakit itu sendiri. (solopos.com). Sebenarnya adanya kontra dari beberapa pihak disebabkan belum adanya kepastian dari pemerintah yang membuat ketakutan dari pihak manajemen rumah sakit, apakah pemerintah mampu untuk membiayai seluruh pengelolaan rumah sakit. Karena adanya klasifikasi kelas perawatan biasanya digunakan untuk menutupi kerugian (subsidi silang), dari kelas VIP, I, atau II ke kelas III. Jika pemerintah ingin mengimplementasikan program tersebut, diharapkan benar-benar dapat mensubsidikan secara penuh agar pihak manajemen rumah sakit dapat meningkatkan mutu layanannya.

Terlepas dari pro dan kontra seperti yang telah dipaparkan diatas, patut disyukuri atas telah disahkannya undang-undang mengenai rumah sakit oleh DPR RI. Hal ini akan menjadi langkah awal menuju peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus seperti Ibu Prita dan malpraktek di Indonesia. Undang-undang tentang rumah sakit tersebut diharapkan akan memudahkan pihak manajemen rumah sakit untuk mengelola dan mengembangkan rumah sakit yang lebih bermutu dan berpihak pada rakyat.

Kritisi Terhadap UU Rumah Sakit Baru

2009-12-01T10:20:00.000-08:00

SETELAH RUU RS INI DISETUJUI SENIN KEMARIN (28/09/09) ADA DUA ANGGOTA DPR RI DARI FRAKSI PKS DAN PAN YANG MENYAMPAIKAN INTERUPSI TERHADAP RUU RS. SALAH SATUNYA DARI FRAKSI PKS YANG MENYOROTI PASAL 34 MENGENAI "MENGHARUSKAN KEPALA RUMAH SAKIT ADALAH TENAGA MEDIS". TULISAN DI BAWAH, COPAS DARI BLOGDETIK.COM, MERUPAKAN TULISAN PENJELAS. SEDANGKAN DARI FRAKSI PAN MENYOROTI PASAL 31 AGAR KEWAJIBAN PASIEN DITULISKAN DI UU RS INI. OLEH SEBAB ITU HASIL SIDANG PARIPURNA KEMARIN TETAP MENYETUJUI RUU RS DENGAN MINDERHEIT NOTA (NOTA KEBERATAN) TERHADAP DUA PASAL TERSEBUT.

"haruskah rumah sakit dipimpin dokter?"

sepuluh fraksi di dpr menyetujui rancangan undang-undang rumah sakit (ruu rs) dilanjutkan pada pembahasan tingkat dua pada siding paripurna dpr pada akhir masa tugasnya. fraksi pan dan pks memberikan catatan pada persyaratan kepala rumah sakit yang harus tenaga medis. dua fraksi ini menginginkan agar tenaga medis diganti dengan tenaga kesehatan, sehingga memungkinkan seluruh tenaga kesehatan selain tenaga medis diperbolehkan memimpin suatu rumah sakit. namun sampai akhir pembahasan pada rapat kerja antara pemerintah dan pansus ruu rs dpr itu, tak merubah substansi pasal yang menjadi catatan fraksi pan dan pks.

persyaratan kepala rumah sakit yang harus dokter atau dokter gigi inilah yang menjadi catatan saya sejak lama. apakah benar selain dokter tidak akan mampu memimpin sebuah rumah sakit? perawat, bidan, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya tidak cukup mempunyai kompetensi terhadap hal itu? keharusan tenaga medis memimpin rumah sakit ini, apakah sudah berdasarkan evidence base?seberapa intensifnya keahlian sebagai dokter digunakan dalam tugasnya menjadi direktur rumah sakit?

dalam ruu rumah sakit pasal 34 disebutkan bahwa kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. ada beberapa alasan yang dikemukakan pemerintah dan dpr yang setuju dengan pasal ini. pertama, lebih mudah dokter belajar ilmu perumahsakitan dibandingkan tenaga kesehatan yang mengerti perumahsakitan belajar ilmu kedokteran. menanggapi alasan ini, saya menjadi bingung. apakah ini pernyataan ini berdasarkan fakta atau sekedar hipotesis belaka. selain itu logika berfikirnya menjadi rancu. disimak dari redaksi dan asal mula pasal tersebut diatas, dalam persyaratan pasal tersebut ditambahkan “mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan”. ini berarti bukan tenaga medisnya yang lebih substansial, melainkan kompetensi di perumahsakitan. sehingga logika fikirnya mestinya dibalik, jika sudah mempunyai kompetensi bidang perumahsakitan semestinya tenaga kesehatan apapun jenisnya menjadi tidak masalah.

kedua, tenaga kesehatan lain akan mengalami kesulitan memimpin rumah sakit yang didalamnya terdapat banyak sekali dokter dan dokter spesialis. lagi-lagi alasan ini hanya merancukan logika berfikir. sebenarnya kemampuan memimpin rumah sakit didasarkan pada kompetensi ataukah egoisme profesi. satu profesi tertentu merasa lebih dibandingkan profesi yang lain. dan apakah benar semua dokter dan dokter spesialis tidak mau dipimpin oleh kepala rumah sakit yang seorang perawat misalnya.

sekarang mari kita bicara fakta. saya mempunyai teman seorang dokter spesialis sekaligus direktur rumah sakit daerah. saya bertanya seberapa seringkah ilmu kedokteran atau ilmu spesialisnya digunakan dalam memimpin rumah sakit? dia menjawab jarang sekali. karena menjadi direktur rsud itu pekerjaannya sebagaian besar bersifat administratif. bagaimana antar unit kerja internal dapat berkoordinasi dan bekerja sama. disamping itu bagaimana pula membina hubungan dengan stakeholder eksternal, baik pemerintah daerah maupun masyarakat umum. memang ini tidak mewakili atau menjadi pembenaran bahwa tidak harus dokter untuk menjadi direktur rumah sakit. tetapi selayaknya menjadi bahan pertimbangan.

menjadi pertanyaan selanjutnya, apa bukti dan legalitas mempunyai kemampuan di bidang perumahsakitan itu? sebagaian besar menjawab harus lulusan magister perumahsakitan atau mars. dan jika melihat materi kuliah pasca sarjana perumahsakitan, maka sangat sedikit sekali menyentuh tataran teknis kedokteran. tetapi menyangkut administrasi manajemen perumahsakitan baik pelayanan kesehatan, penunjang dan administrasi keuangan. disamping itu bagaimana memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pasien dan keluarganya. karena pada hakekatnya rumah sakit bukan sekedar pelayanan medis belaka, melainkan juga pelayanan yang bersifat non medis. justru tren yang berkembang, bagaimana rumah sakit memberikan pelayanan yang penuh hospitality seperti layaknya hotel tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kesehatannya.

saya beberapa kali berkunjung ke rumah sakit di daerah. betapa banyak rumah sakit milik pemerintah atau swasta mengalami kesulitan mendapatkan dokter yang berstatus tetap. sementara menjadi seorang direktur tentu harus berstatus tenaga tetap. pertanyaannya apakah rumah sakit ini harus memilih, memiliki direktur rumah sakit yang tidak tetap tetapi dokter, atau dipimpin dokter namun tidak berstatus tetap. bagaimana jika sebuah rumah sakit dipimpin oleh tenaga yang bekerja paruh waktu? sungguh pilihan yang sulit bagi pemilik rumah sakit.

dilihat dari sudut pandang legal, ketentuan yang tercantum dalam draf ruu rumah sakit ini merupakan kemunduran. keputusan menteri kesehatan dan kesejahteraan sosial nomor 191 tahun 2001 sebagai perubahan keempat dari peraturan menteri kesehatan nomor 159b tahun 1988 tentang rumah sakit, dinyatakan bahwa direktur rumah sakit adalah tenaga dokter atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kemampuan di bidang perumahsakitan, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya etika kedokteran. namun tanpa kajian yang mendalam terhadap ketentuan ini, persyaratan itu langsung dirubah tanpa disertai data yang cukup kuat.

setiap akhir manajemen pelayanan rumah sakit adalah mutu pelayanan dan kepuasan pasien. siapapun kepala rumah sakitnya, tenaga medis atau tenaga kesehatan. semoga jika nanti ruu rumah sakit ini diundangkan, justru tidak membuat pelayanan rumah sakit menjadi lebih buruk ditengah jumlah dokter yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat indonesia.

COPAS : http://rumahsakit.blogdetik.com/2009/09/17/haruskah-rumah-sakit-dipimpin-dokter/

tgl. THURSDAY, SEPTEMBER 17TH, 2009...15:15

UU Rumah Sakit; Awal Perubahan Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

2009-12-01T09:23:00.000-08:00

Ruang lingkup yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi:

1. Asas, tujuan, fungsi dan tugas rumah sakit yang menjadi landasan dan memberikan arah bagi penyelenggaraan rumah sakit sejalan dengan azas dan tujuan pembangunan nasional;

2. Tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan pelayanan yang bermutu, perlindungan hukum, menggerakkan peran serta masyarakat, pembiayaan, serta sumber daya yang diperlukan;

3. Standar dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan rumah sakit meliputi lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, kefarmasian, peralatan, dan perizinan.

4. Jenis dan klasifikasi rumah sakit yang didasarkan pada jenis dan kemampuan pelayanan;

5. Penyelenggaraan rumah sakit yang berkaitan dengan badan hukum rumah sakit, persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, pelaksanaan rekam medis, kewajiban menyimpan rahasia kedokteran; sistem rujukan, fungsi sosial, pengorganisasian, kewajiban dan hak rumah sakit, kewajiban dan hak pasien, keselamatan pasien, akreditasi, penetapan pola tarif, jejaring, perlindungan hukum rumah sakit dan tanggungjawab hukum.

6. Pembiayaan rumah sakit;

7. Pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

Pembinaan dan pengawasan, penyidikan serta ketentuan pidana.

Pentingnya Peran Seorang Health Care Manager

2009-11-29T05:49:00.000-08:00

Karir dalam manajemen pelayanan kesehatan- seperti rumah sakit, klinik, konsultan,dsb- memang bisa dikatakan sebagai hidden career. Sebagai pihak yang berada di belakang layar, sudah barang tentu posisi-posisi sebagai manajer rumah sakit, managed-care officer,pengendali mutu, dsb, terlupakan ketika seseorang berpikir tentang karir atau pekerjaan apa saja yang ada di sebuah institusi penyedia layanan kesehatan. Dokter, perawat, apoteker, therapist dan paramedis lainnya pasti dengan mudah muncul dalam ingatan. Apakah karena peran mereka lebih besar? Tidak juga. Peran seorang manajer/ administrator pelayanan kesehatan tidak bisa dikatakan kecil. Merekalah yang bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan kesehatan tersedia dengan kualitas yang bagus dan terjangkau bagi masyarakat. Mereka juga yang menyediakan lingkungan bekerja yang suportif bagi para dokter, perawat, dan paramedic lainnya serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi para pasien dan keluarga. Walaupun mereka bekerja di sisi manajerial ataupun binsis di rumah sakit, kontribusi mereka tetap besar terhadap kesehatan masyarakat yang mereka layani.

The Committee on the Costs of Medical Care ,USA, pada tahun 1932 pernah menyatakan bahwa “ Rumah sakit dan klinik bukan hanya insitusi medis, melainkan juga organisasi sosial dan bisnis. Keberadaan manajer/ administrator yang terlatih untuk melaksanakan tanggung jawabnya, memahami serta mampu mengintegrasikan seluruh profesi, spesialisasi dan factor- factor social ekonomi, sangat penting adanya.” Ada tiga hal yang akan selalu menjadi tujuan dari manajemen rumah sakit:

1. Manajer/ administrator bertanggung jawab terhadap sisi manajerial, bisnis dan keuangan dari sebuah rumah sakit, klinik, dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Peran mereka meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, akuntansi biaya, pengumpulan dan analisis data, perencanaan strategis, pemasaran, dan berbagai peran lain yan tidak kalah pentingnya.

2. Manajer/ administrator bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan social dasar yaitu melayani orang-orang yang membutuhkan pada saat-saat genting dalam hidupnya.

3. Manajer/ administrator bertanggung jawab untuk menjaga moral dan culture organisasi; melayani pasien dengan komitmen tinggi, menjembatani berbagai profesi yang melaksanakan tugasnya di rumah sakit dan membuat keputusan terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Jadi, siapa bilang manajemen rumah sakit bukanlah area yang benar-benar public health? We can make a positive difference in the lives of people and communities!!

(Dirangkum dari Careers in Healthcare Management: How to Find Your Path and Follow It by Cynthia Carter Haddock, Ph.D.; Robert A. McLean, Ph.D.; and Robert C. Chapman, FACHE (Chicago: Health Administration Press, 2002) pages 1-7)

COPAS From : http://futurersmanager.wordpress.com./

Hospitals of Jakarta and West Java; The Address

2009-10-04T21:47:00.000-07:00

DKI Jakarta

RSU Fatmawati, tipe B: Jl. RS Fatmawati Cilandak Jaksel

RS Pusat Pertamina, tipe B: Jl..Kyai Maja No. 43 Jakarta Selatan

RS Dareal 3 Cilandak, tipe B: Jl. Raya Cilandak Ragunan

RS Jakarta, tipe C: Jl. Jend Sudirman Kav 49 Jaksel

RSJ Dharmawangsa, tipe C: Jl. Dharmawangsa Raya No. 13 Blok P II

RSB Panti Nugeraha, tipe E: Jl. Senayan No. 26 Kby Baru Jaksel

RSB Budhi Jaya, tipe E: Jl. Dr Sahardjo 120 Jaksel

RS Kebayoran, tipe C: Jl..Birah III/4 Keb Baru Jaksel

RSB Asih, tipe D: Jl. Panglima Polim i/34 Jaksel

RS Mata PDIS Aini, tipe E : Jl. HR Rasuna Said Jaksel

RS Ketergantungan Obat, tipe C: Jl. RS FatmawatiCilandak

RS Setia Mitra: Jl. Fatmawati No.80-82 Jaksel

RS Tebet, tipe C: Jl. Haryono MT No.8 Jaksel

RS Pondok Indah, tipe Ut: Jl. Metro Duta Kav. UE

RS MMC, tipe B: Jl. HR Rasuna Said Kav. C-21

RS THT Bedah Yay Yurino, tipe E: Jl. Ciranjang II No.20-22 Jaksel

RSU Prikasih, tipe C: Jl. RS Fatmawati Raya 74 Jaksel

RSU Gandaria, tipe D: Jl. Gandaria Tengah II/12-14 Kby Baru

RS Agung, tipe Pr: Jl. Sultan Agung No.67 Jaksel

RS Siaga Raya, tipe Pr: Jl. Siaga Raya Kav. 4-8

RS Pasar Minggu, tipe D: Jl. Raya Ragunan P7 Jaksel

RS Medistra, tipe C: Jl. Gatot Subroto Kav 59 Jaksel

RS Indah Medika, tipe C: Jl. Tebet Raya No.4-8 Jaksel

RSU Tria Dipa, tipe D: Jl. Raya Pasar Minggu 3A Jaksel

RSB Duren Tiga, tipe E: Jl. PLN no. 5 Duren Tiga

RSU Persahabatan, tipe B: Jl. Raya Persahabatan Jaktim

RSU Budhi Asih, tipe C: Jl. Dewi Sartika No. 200 Jaktim

RS LPK Cipinang, tipe E: Jl. Raya Bekasi Timur 170 Jaktim

RS Pusdikkes, tipe D: Jl. Raya Bogor, Kramat Jati Jakarta Tim

RS Kepolisian Pusat, tipe B: Jl. RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur

RS Kesdam Jaya Cijantung, tipe D: Jl. Mahoni Cijantung II Jaktim

RS UKI Cawang, tipe C: Jl. May.Jend Soetoyo Jaktim

RSU Pasar Rebo, tipe B: Jl. TB Simatupang No. 30 Jaktim

RS Mitra Keluarga, tipe D: Jl. Jatinegara Timur No. 87 Jaktim

RSIA Hermina: Jl. Jatingara Barat No. 126 Jaktim

RS Ongkomulyo M C, tipe Ma: Jl. Pulo Mas Barat VI/20 Jaktim

RS Islam Jakarta Timur, tipe C: Jl. Raya Pondok Kopi Jaktim

RSU Kartika Pulo Mas, tipe C: Jl. Pulo Mas Barat IV C/1 Jaktim

RSU H a r u m, tipe C: Jl. Tarum Barat Kalimalang

RS Harapan Jayakarta, tipe C: Jl. Bekasi Timur Km 18 No.6 Jaktim

RS Harapan Bunda, tipe C: Jl. Raya Bogor Km 22 No. 24 Jaktim

RSIA Yadika, tipe E: Jl. Pahlawan Revolusi No. 47 Pd. Bambu

RSB Yayasan Restu, tipe E: Jl. Raya Bogor Km.19 No. 3

RS Dharma Nugraha, tipe Ma: Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Jaktim

RS Mediros, tipe A: Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. 149

RSU Haji Jakarta, tipe C: Jl. Raya Pondok Gede No. 4

RSJ Islam Bunga Rampai, tipe E: Jl. Bunga Rampai X Klender

RS PAU Antariksa, tipe C: Jl. Merpati No. 2 Halim P.K.

RS Bedah Rawamangun, tipe E: Jl. Balai Pustaka Raya No. 29-31

RS Duren Sawit, tipe C: Jl. Duren Sawit Baru No. 2

RSU Dr Cipto Mangunkusumo, tipe A: Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat

RS PAD Gatot Soebroto, tipe A: Jl..Dr A. Rahman Saleh 24 Jakpus

RS AL Dr Mintoharjo, tipe Tk: Jl.. Bendungan Hilir No. 117 Jakpus

RS Husada, tipe B+: Jl.. Mangga Besar Raya 137/139 Jakpus

RS Sint Carolus, tipe B Jl. Salemba Raya No. 41 Jakpus

RS PGI Cikini, tipe Ma: Jl. Raden Saleh No. 40 Jakpus

RS Islam Pusat Jakarta, tipe B+: Jl. Cempaka Putih Tengah I/1 Jakpus

RS Moh Ridwan Meuraksa, tipe Tk: Jl. Kramat Raya No. 174 Jakpus

RSB Budi Kemuliaan, tipe C: Jl. Budi Kemuliaan No.25 Jakpus

RSB Yy Pem Kesehatan, tipe C: Jl. Gereja Theresia No. 22 Jakpus

RSIA Bunda, tipe E: Jl.Teuku Cik Ditiro No. 28 Jakpus

RS Jiwa Dharma Jaya, tipe E: Jl. Mangga Besar Raya 138 Jakpusk

RSK Bedah Kramat Lima, tipe E: Jl. Kramat V No.6 Jakpus

RSIA Evasari, tipe E: Jl. Rawamangun No.47 Jakpus

RS Pertamina Jaya, tipe C: Jl. A. Yani No.2 Jakarta Pusat

RS Jiwa Dharma Sakti, tipe Pr: Jl. Kaji No. 40 Petojo

RS Moh Husni Thamrin, tipe B: Jl. Salemba Tengah 26-28 Jakpus

RS.THT Panti Raharja, tipe E: Jl. Sawo No.58-60 Jakpus

RSU Tarakan, tipe B: Jl. Kyai Caringin No. 7 Jakarta Pusat

RSK THT Bedah Proklamasi, tipe E: Jl. Proklamasi No,43 Jakarta Pusat

RS Abdi Waluyo, tipe D: Jl. HOS Cokroaminoto No. 33 Jakpus

RS Kramat 128, tipe Pr: Jl. Kramat Raya No. 128 Jakpus

RSK THT Prof Nizar, tipe E: Jl. Kesehatan No.9 Jakpus

RS Mata Jkt Eye Centre, tipe E: Jl. Teuku Cik Ditiro 46 Jakpus

RSK Bedah Bina Estetika, tipe C: Jl. Teuku Cik Ditiro No. 41 Jakpus

RSJ Menteng Mitra Afia, tipe C: Jl. Kali Pasir No. 9

RS Mitra Kemayoran, tipe C: Jl. Landas Pacu Timur Kemayoran

RSIA Puri Medika, tipe C: Jl. Sungai Bambu No. 5A

RS Sumber Waras, tipe B: Jl. Kyai Tapa Grogol Jakbar

RS Pelni Petamburan, tipe B: Jl. KS Tubun No. 92-94 Jakbar

RS Trisna Pangastuti, tipe C: Jl. KS Tubun 79 Slipi Jakbar

RS Jiwa Jakarta, tipe A: Jl. Dr Latumeten No.1 Jakbar

RS Kanker Dharmais, tipe B: Jl. S Parman Kav. 84-86 Jakarta Barat

RS AB Harapan Kita, tipe B: Jl. S Parman Kav 87 Jakbar

RS Jantung Harapan Kita, tipe B: Jl. S Parman Kav 87 Jakbar

RS Graha Medika, tipe Ma: Jl. Raya Perjuangan Kebun Jeruk

RSK Bedah Chandera: Jl. Raya Mangga Besar No. 40 Jakbar

RSU Al-Kamal, tipe C: Jl. Raya Al-Kamal No. 2 Kedoya

RS Manuela, tipe C: Jl. Mangga Besar VIII/23 Jakbar

RS Patria IKKT, tipe D: Jl. Cenderawasih No. 1 Komp. Hankam

RS Medika Permata Hijau, tipe Ma: Jl. Kebayoran Lama No.64 Jakbar

RSUD Cengkareng, tipe B: Perumnas Bumi Cengkareng Indah

RSIA Hermina Cengkareng, tipe E: Jl. Kintamani Raya No. 2 Daan Mogot

RSU Koja, tipe B: Jl. Deli No.4 Tg.Priok Jakut

RS Akademik Atma Jaya: Jl. Pluit Raya No. 2 Jakarta Utara

RS Pelabuhan Jakarta, tipe C: Jl. Kramat Jaya Tg.Priok Jakut

RSPI Prof Dr Sulianti S, tipe B: Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakut

RS Sukmul Sisma Medika, tipe C: Jl.Tawes No. 18 -20 Jakarta Utara

RSB Hermina Podomoro, tipe C: Jl. Danau Agung II No 28 Sunter Jakut

RS Sunter Agung, tipe Pr: Jl. Agung Utara Raya Blok A No.1 Jakut

RS Islam Sukapura, tipe E: Jl. Tipar Cakung No.5 Jakut

RS Medika Griya, tipe Pr: Jl. Danau Sunter Utara Raya No. 1 Jakut

RS Pluit, tipe Ma: Jl. Raya Pluit Selatan No. 2 Jakut

RS Pantai Indah Kapuk, tipe Ut: Jl. Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok T

RS Mitra Keluarga Klp Gdg: Jl. Bukit Gading Raya Kav. 2

RSIA Family: Jl. Pluit Mas I Blok A No. 2A-5A

Jawa Barat

RS TP Cisarua: Jl Raya Puncak Cisarua Bogor

RSU Cibinong, tipe C: Cipayung Kec Cibinong Bogor

RS Gunung Salak: Jl Cibungbulang Leuwiliang

RSU Ciawi, tipe C: Jl Raya Puncak 479 Ciawi Bogor

RS Bina Husada: Jl Mayor Oking Km 01 Cibinong

RSU Sekarwangi, tipe C: Jl Siliwangi Cibadak Sukabumi

RS Islam Sukabumi: Jl Cibolang Cisaat Sukabumi

RSU Pelabuhan Ratu, tipe D: Jl Rumah Sakit Pelabuhan Ratu

RSU Cianjur, tipe C: Jl Rumah Sakit No.1 Cianjur

RSB Al-Afiah: Jl Siti Jenab 49 Cianjur

RSU Majalaya, tipe C: Jl Cipaku No.35 Paseh Majalaya

RSU Cimahi, tipe C: Jl Raya Cibabat No.140 Cimahi

RS Dustira, tipe 2: Jl Rumah Sakit No.1 Cimahi

RS Jiwa Cimahi, tipe B: Jl Kol Masturi Cimahi

RS Max I Salhuteru: Kec Ciwidey Kab Bandung

RS Asadyra Cimahi: Jl Raya Cibabat No.341 Cimahi

RS Islam Al Ihsan: Jl Bale Endah Kab Bandung

RSU Soreang, tipe C: Jl Alun-alun Utara Soreang

RSU Dr Slamet, tipe C: Jl Rumah Sakit Garut

RS Rem 062 Guntur, tipe 4: Jl Bratayuda 101 Garut

RSU Tasikmalaya, tipe B: Jl Rumah Sakit 33 Tasikmalaya

RSB Pamela: Jl Tentara Pelajar Tasikmalaya

RS Islam Tasikmalaya: Jl Tamansari Gobras Tasikmalaya

RSU Ciamis, tipe C: Jl Pahlawan No.62 Ciamis

RSU Banjar, tipe C: Banjar Kab Ciamis

RSU Kuningan, tipe C: Jl Sudirman No.68 Kuningan

RS Wijaya Kusumah: Jl RE Martadinata 136 Kuningan

RS Sekar Kemulyan: Jl Cigugur Kuningan

RSU Waled, tipe C: Jl Kesehatan No.1 Waled

RS Pertamina Klayan: Jl Raya Klayan Cirebon

RS TP Sidawangi: Jl Sumber-Mandirancan Cirebon

RSU Arjawinangun, tipe C: Jl Pahlawan No.38 Arjawinangun

RSU Majalengka, tipe C: Jl Kesehatan No.82 Majalengka

RSU Cideres, tipe C: Jl Raya Cideres 180 Majalengka

RSU Sumedang, tipe C: Jl Palasari No.80 Sumedang

RSU Indramayu, tipe C: Jl Letjen Haryono MT Indramayu

RSU Subang, tipe C: Jl Brigjen Katamso 37 Subang

RS Islam Zam Zam: Jl Letnan Joni Jatibarang

RS PTP VIII Subang: Jl Otista No.1 Subang

RS Lanu Kalijati, tipe 4: Lanud Kalijati Subang

RSU Bayu Asih, tipe C: Jl Veteran No.39 Purwakarta

RS Dit Lis PO Jatiluhur: Jatilihur Kab Purwakarta

RSU Karawang, tipe B: Jl Dr Taruno Karawang

RSU Bayukarta: Jl Kertabumi No.44 Karawang

RS Dewi Sri: Jl Arif Rahman Hakim Karawang

RSU Bekasi, tipe B: Jl Pramuka No.55 Bekasi

RSU Mitra Keluarga Bekasi: Jl Raya A Yani Bekasi

RSU Mekar Sari: Jl Mekar Sari No.1 Bekasi

RS Bhakti Husada: Jl By Pass Cikarang Bekasi

RS Karya Medika: Jl Raya Cibitung Bekasi

RS Budi Lestari: Jl Raya Kalimalang Bekasi

RS Karya Husada: Jl Jend A Yani no.89 Cikampek

RSU PMI Bogor: Jl Raya Pajajaran No.80 Bogor

RS Rem 061 Salak Bogor, tipe 4: Jl Jend Sudirman No.6-8 Bogor

RS Lanud Atang Senjaya, tipe 4: Jl Raya Semplak Bogor

RSJ Dr H Marzoeki Mahdi, tipe A: Jl Dr Semeru No.114 Bogor

RS Azra: Jl Raya Pajajaran 219 Bogor

RS Karya Bakti: Jl Dr Semeru 120 Bogor

RSU R Syamsudin SH, tipe B: Jl Rumah Sakit No.1 Sukabumi

RS Secapa Polri, tipe 4: Jl Bhayangkara No.166 Sukabumi

RSIA Ridogalih: Jl Gudang No.24 Sukabumi

RSU Assyifa Sukabumi: Jl Jend Sudirman 27 Sukabumi

RSU Dr Hasan Sadikin, tipe B: Jl Pasteur 30 Bandung

RS Sartika Asih, tipe 4: Jl H Wasid No.1 Bandung

RS Pusat AU Dr M Salamun, tipe 2: Jl Ciumbuleuit 203 Bandung

RS Kebonjati: Jl Kebonjati 152 Bandung

RS Immanuel Bandung: Jl Kopo 161 Bandung

RS ST Yusup Bandung: Jl Cikutra No.7 Bandung

RS St Borromeus: Jl Ir H Juanda No.100 Bandung

RS Advent Bandung: Jl Cihampelas 161 Bandung

RS KCK Pindad, tipe 4: Jl Jend Gatot Subroto Bandung

RSU Muhammadiyah Bandung: Jl KH Ahmad Dahlan No.53 Bandung

RS Bungsu: Jl Veteran No.6 Bandung

RSU Rajawali: Jl Rajawali 38 Bandung

RS PTP VIII Yung Huhn: Jl Ir H Juanda No.107 Bandung

RS Lanuma Sulaiman, tipe 4: Jl Pangkalan AU Sulaiman Bandung

RSB Limijati: Jl LL RE Martadinata 39 Bandung

RSB Sariningsih, tipe 4: Jl LL RE Martadinata 9 Bandung

RS Jiwa Bandung, tipe A: Jl LL RE Martadinata 11 Bandung

RS Mata Cicendo: Jl Cicendo No.4 Bandung

RS TP Cipaganti: Jl Bukit Jarian No.40 Bandung

RSB Astanaanyar: Jl Astanaanyar 224 Bandung

RSIA Sukajadi: Jl Sukajadi No.149 Bandung

RSU Ujungberung, tipe D: Jl Rumah Sakit 22 Bandung

RS Jiwa Hurip Waluyo: Jl Karang Tineung 1A Bandung

RS Al-Islam Bandung: Jl Soekarno Hatta 644 Bandung

RSK Bedah Halmahera Siaga: Jl Halmahera No.10 Bandung

RSK Bedah Bina Sehat: Jl Raya Dayeuh Kolot Bandung

RSK Ginjal NY RA Habibie: Jl Tubagus Ismail 46 Bandung

RSU Gunung Jati, tipe B: Jl Kesambi No.56 Cirebon

RS Rem 063 Ciremai, tipe 3: Jl Kesambi 237 Cirebon

RSB Panti Abdi Dharma: Jl Pulasaren No.7 Cirebon

RS Pelabuhan Cirebon: Jl Sisingamangaraja Cirebon

RSB Putera Bahagia: Jl Ciremai Raya Cirebon

RS Budi Luhur: Kebon Pelok Harjamukti Cirebon

RS Islam Siti Fatimah: Jl Brigjen Dharsono 26 Cirebon

RSIA Sumber Kasih: Jl Siliwangi No.35 Cirebon

RSK Bedah Budi Asta: Jl Kalitanjang 51 Cirebon

RSIA Seto Hasbadi: Jl Raya Seroja 19 Bekasi Utara

RSIA Hermina Bekasi: Jl Kemakmuran 39 Bekasi Barat

RS Harapan Depok: Jl Pemuda No.10 Depok Bogor

RS Bhakti Yudha: Jl Raya Sawangan Depok Bogor

RS Tugu Ibu: Jl Raya Bogor Km 30 Cimanggis

RS Puri Cinere: Jl Maribaya Cinere Kab Bogor

Ada Apa dengan DRG-INA...???

2009-09-07T00:29:00.000-07:00

Kasus Prita vs RS OMNI, sebagai bahan introspeksi diri bagi rumah sakit (Tulisan lama)

2009-09-01T23:39:00.000-07:00

Mencuatnya kasus RS OMNI vs Ibu Prita menjadi momok bagi Rumah Sakit OMNI Internasional. Bagaimana tidak, yang tadinya rumah sakit sudah yakin dan percaya diri akan memenangkan kasus mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ibu Prita berbalik menjadi kasus pelanggaran HAM mengenai kebebasan berpendapat. Hal inipun didukung oleh masyarkat luas, IDI, ManKes, DPR RI, bahkan sampai ketiga calon presiden kita. Hal tersebut merupakan "bomerang" bagi rumah sakit yang sudah memenjarakan mantan pasiennya Ibu Prita. Sebenarnya permasalahan ini akan terkait pada kinerja dari sistem manajemen rumah sakit tersebut. Ada 3 aspek yang dapat kita perhatikan terkait kasus tersebut. Hal ini berkaitan dengan sistem manajemen rumah sakit tersebut, yaitu manajemen pemasaran rumah sakit OMNI, manajemen kehumasan, dan komite medis.

Terkait manajemen permasaran. Dalam strategi pemasaran, menurut para ahli pemasaran bahwa konsumen merupakan raja. Begitu juga dalam dunia pelayanan kesehatan. Apalagi rumah sakit swasta yang bertitel internasional seperti RS OMNI, patient-oriented merupakan kunci bagi rumah sakit untuk mencapai tujuan rumah sakit. Dalam pemasaran rumah sakit, patient-oriented sangat perlu diperhatikan seperti menjaga komunikasi dengan pasien, meminta saran dan kritik kepada pasien, menjaga keharmonisan kepada pasien, bahkan jika pasien sudah lama tidak berobat di rumah sakit berusaha mencari kabar dengan menelpon pasein tersebut. Akan tetapi dalam kasus ini, RS OMNI tidak melakukan hal-hal atau langkah-langkah strategi pemasaran rumah sakit tersebut. Bahkan mantan pasien tersebut (Ibu Prita) sampai dituntut atas pencemaran nama baik rumah sakit. Memang rumah sakit dalam pemasaran tidak boleh melakukan pemasaran yang berlebih seperti pengiklanan di media-media, hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu diperlukan percitraan yang baik dari rumah sakit tersebut. Pencitraan yang baik memang perlu dikedepankan, apalagi kalau ada pasien yang mencoba untuk mecemarkan nama baik rumah sakit. Akan tetapi hal tersebut salah dilakukan oleh RS OMNI dalam menyelesaikan permasalahan dengan pasiennya. Adapun strategi yang biasa dilakukan rumah sakit dalam mengatasi komplen dari rumah sakit seharusnya adalah dengan survei kepuasan pelanggan, baik dengan cara kuisioner kepuasan pelanggan kepada pasien setelah menerima pelayanan maupun sebelum pulang dari rawat inap, kotak saran, serta penilaian kinerja karyawan dengan sistem ghost shopping oleh pihak internal manajemen rumah sakit. Yang menjadi pertanyaan apakah rumah sakit swasta yang tertitel internasional tersebut sudah melakukan hal-hal tersebut. Perlu dipertanyakan titel "internasional" tersebut? Bahkan Ibu Mankes pun pernah ngomong di media mengenai titel "internasional" tersebut?

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah aspek kehumasan. Setelah mencuatnya kasus ini ke berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik (TV, radio, bahkan internet), pihak kehumasan RS OMNI terlihat kurang mengantisipasi kasus ini. Terbukti dari beberapa press conference tidak mencoba untuk meng-handle kasus ini. Yang terlihat adalah direktur utama rumah sakit, padahal yang namanya direktur rumah sakit tidak hanya menangani kasus ini saja. Banyak yang harus dikelola oleh direktur untuk internal manajemen rumah sakit. Ada langkah-langkah kehumasan yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit. Seharusnya sebelum kasus mengenai pencemaran nama baik rumah sakit ini berubah menjadi kasus malpraktek atau ketidakpuasan/ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan kepada ibu prita, pihak kehumasan rumah sakit sudah dapat mengantisipasi hal tersebut. Yang dipertanyakan mengapa dengan adanya pencemaran nama baik, yang tersebar melalui email dan milist, tersebut pihak rumah sakit langsung melayangkan gugatan ke pengadilan. Tanpa melalui komunikasi secara intensif dengan mantan pasien (Ibu Prita). Hal tersebut merupakan tugas daripada kehumasan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pasien mengenai kasus tersebut. Kalau saja hal tersebut dilakukan, kasus ini tidak akan mencuat sampai ke DPR (yang merekomendasikan untuk mencabut izin praktik RS OMNI).

Aspek ketiga mengenai komite medis yang ada di rumah sakit, sebagai komite medis salah satu fungsinya adalah mengawasi serta menilai kinerja yang telah dilakukan dokter kepada pasien. Apakah dokter tersebut sudah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP? Seperti apa kualitas pelayanan dokter tersebut? Hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh komite medis. Komite medis berusaha bagaimana menjaga kinerja para dokter tersebut sesuai dengan SOP yang ada. Dengan memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen, baik itu buruk maupun baik. Akan tetapi sampai kasus ini mencuat ke berbagai media, tidak adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh komite medis untuk mengatasi masalah tersebut kepada dokter yang bersangkutan. Seharusnya komite medis melakukan identifikasi secara komprehensif kepada dokter tersebut mengenai kasus ini, apakah dokter tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP? Setelah itu melakukan analisis permasalahan di dalam rapat komite medis. Hasil analisis tersebut kemudian akan menjadi bahan rekomendasi bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan yang memudahkan direktur dalam penyelesaian permasalahan ini.

Kalaupun hal tersebut tidak dilakukan dan kasus ini sudah mencuat/meluas ke masyarakat umum, seperti "nasi yang sudah menjadi bubur". Ada beberapa point yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit sebagai bahan rekomendasi.

Dalam persidangan pidana melawan prita, kemungkinan kecil untuk memenangkan kasus ini. Hal yang perlu dilakukan adalah mengadakan mediasi secara kekeluargaan. Memang kalau pihak rumah sakit langsung mencabut tuntutannya seperti rekomendasi, baik dari IDI maupun DPR RI, rumah sakit akan kalah/menyesal kalau sampai Ibu Prita balas menuntut RS OMNI dalam kasus pelanggaran HAM. Oleh sebab itu diperlukan mediasi secara kekeluargaan, agar nantinya rs omni dapat mencabut tuntutannya dan ibu prita tidak balas menuntut balik rumah sakit. Hal ini perlu adanya keikhlasan, baik dari rumah sakit maupun ibu prita selaku korban.

Selanjutnya peran penting kehumasan dalam memperbaiki citra rumah sakit. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan citra rumah sakit yang tadinya buruk di mata masyarakat menjadi baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan komunikasi kepada seluruh karyawan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan secara baik, mulai dari depan (satpam, front office, dokter, suster, serta pihak manajemen) secara santun, sopan, murah senyum, empati, dan melakukan tugas sesuai dengan SOP yang ada. Dengan begitu, pasien yang datang merasa atau beranggapan bahwa persangkaan masyarakat luas mengenai rs omni itu salah. Selain itu pengkomunikasian hak-hak dan kewajiban pasien menggunakan selembaran, leaflet, dan banner yang dipajang di front office dan ruang tunggu pasien akan menjadi hal yang baik. Sehingga pasien atau konsumen dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Terakhir adalah evaluasi sistem manajemen rumah sakit tersebut. Hal-hal atau langkah-langkah yang dianggap kurang baik atau menghambat diharapkan dapat diidentifikasi yang kemudian disingkirkan/dihapuskan, sehingga perencanaan selanjutnya dalam pengembangan organisasi rumah sakit dapat menjadi baik.

Diharapkan setelah kasus ini berakhir, tidak ada lagi kasus RS OMNI vs Ibu Prita di seluruh rumah sakit se-Indonesia. Hal ini dapat terjadi kalau saja rumah sakit dapat menjaga mutu mereka dan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP atau aturan yang ada. Kemudian diharapkan RUU Perumahsakitan nanti dapat menjadi peraturan yang mengatur seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit dan selalu berpihak pada rakyat.

Hospital "Rumah Sehat atau Rumah Sakit"

2009-09-01T22:51:00.000-07:00

Hospital merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan "medical care" secara menyeluruh, baik preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitasi; dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial. Di Indonesia kata Hospital berarti Rumah Sakit "Tempat tinggal bagi orang-orang sakit, tempat yang tidak menyehatkan dikarenakan menjadi sumber penyakit dari para pasiennya". Hal ini berlainan dengan konsep Hospital itu sendiri. Hospital adalah rumah atau tempat dimana orang yang sakit dengan berkunjung ke Hospital akan mendapat pengobatan dan perawatan sampai sembuh dari penyakitnya. Secara tidak langsung akan mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia terhadap Hospital. Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan banyak pemerhati kesehatan akan nama Rumah Sakit di Indonesia.